GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Dinamika politik terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin menghangat. Di tengah bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk pemakzulan dirinya di DPR RI, muncul kabar bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026) malam, setelah sebelumnya Gibran dikabarkan bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan itu dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dalam keterangan pers di Istana, Jakarta Pusat, Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Di tengah polemik tersebut, Gibran sebelumnya telah menyatakan akan memperjuangkan persoalan hukum terkait dokumen penyetaraan pendidikan SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Ia juga menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya tidak sah dan batal.
Sementara itu, proses politik di DPR terus berjalan. Pada Rabu (11/11/2026), sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi tercatat telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa membenarkan jumlah dukungan tersebut setelah menerima penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul.
“Berdasarkan yang ditandatangani, ada 120 orang. Dari delapan fraksi yang ada,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebagai tindak lanjut, DPR RI dijadwalkan menggelar rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB. Dalam agenda tersebut, para pengusul berencana menyampaikan usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan Gibran.
Namun, munculnya kabar pengunduran diri Gibran tidak serta-merta menghentikan langkah politik para pengusul HMP.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi turut membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo.
“Pokoknya benar,” ujar Budi Arie, Rabu (11/11/2026).
Meski demikian, anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa proses HMP tetap akan dilanjutkan selama belum ada kepastian resmi mengenai status pengunduran diri tersebut.
Menurut Mardani, langkah politik yang telah berjalan di DPR tidak bisa begitu saja dihentikan hanya berdasarkan kabar yang belum dinyatakan final.
“Monggo Mas Wapres lakukan apa yang perlu. Kami di DPR jalan terus HMP sampai prosesnya final,” kata Mardani saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Ia menegaskan, para pengusul akan tetap melanjutkan proses HMP hingga terdapat kepastian mengenai pengunduran diri Gibran.
“Jika pengunduran diri belum final, kita akan jalan terus HMP sampai prosesnya final,” ujarnya.
Namun, apabila pengunduran diri tersebut telah resmi dan berkekuatan sesuai ketentuan yang berlaku, Mardani menyebut para pengusul akan kembali membahas langkah selanjutnya.
“Kalau sudah final, kita putuskan lagi bersama-sama,” katanya.
Perkembangan ini menempatkan DPR pada situasi politik yang dinamis. Di satu sisi, usulan HMP telah memperoleh dukungan 120 anggota parlemen dari delapan fraksi. Di sisi lain, kabar pengunduran diri Gibran membuka babak baru yang berpotensi memengaruhi arah proses politik di parlemen.
Kepastian status pengunduran diri tersebut kini menjadi salah satu faktor penting yang dinantikan, sementara mekanisme konstitusional di DPR tetap menjadi perhatian publik. (SL)
