GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kembali menerima dua permohonan baru perlindungan saksi dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri. Dengan tambahan tersebut, total saksi yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK kini mencapai delapan orang.
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, mengungkapkan bahwa dua permohonan terbaru itu menambah jumlah pemohon yang sebelumnya tercatat sebanyak enam orang.
“Intinya sudah ada penambahan dua, dari enam (yang terakhir),” kata Wawan kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Rabu (11/11/2026).
Wawan menjelaskan, seluruh permohonan dari delapan saksi tersebut masih dalam proses penelaahan oleh LPSK. Tahapan ini dilakukan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia menyebut perlindungan terhadap para saksi juga telah diberikan secara internal oleh institusi Polri. Perlindungan terhadap dua pemohon tambahan tersebut, menurut Wawan, telah diterima sejak Jumat (6/11/2026).
Selain mengajukan perlindungan sebagai saksi, salah satu dari delapan pemohon tersebut juga mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap perkara.
“Ya, satu di antaranya. Dari delapan itu ada yang mengajukan JC,” ungkap Wawan.
Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjadi perhatian tersebut turut menyeret sejumlah nama jenderal aktif dan purnawirawan Polri. Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Perkembangan terbaru, Irjen Ahrie Sonta dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.
Penambahan jumlah pemohon perlindungan ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara tersebut. Proses penelaahan LPSK terhadap delapan saksi, termasuk permohonan sebagai justice collaborator, menjadi bagian yang patut dicermati dalam upaya mengungkap perkara secara menyeluruh. (SL)
