GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, angkat bicara menanggapi rumor pencegahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bepergian ke luar negeri yang belakangan viral di media sosial.
Hendarsam menegaskan, hingga Senin (9/11/2026), pihaknya belum menerima permohonan pencegahan terhadap mantan Kapolri periode 2016-2019 tersebut.
“Sampai saat ini belum ada,” ujar Hendarsam, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi klarifikasi atas informasi yang beredar luas di media sosial mengenai dugaan pencekalan Tito. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang membenarkan adanya proses hukum berupa pencegahan ke luar negeri terhadap Mendagri tersebut.
Rumor itu mencuat di tengah bergulirnya penyelidikan aparat penegak hukum terkait dugaan penyadapan ilegal yang disebut-sebut menyasar Presiden Prabowo Subianto. Kasus tersebut turut menjadi sorotan setelah sejumlah nama pejabat dan mantan pejabat kepolisian dikaitkan dengan perkara tersebut.
Nama mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi disebut dalam informasi terkait perkara tersebut. Mereka, menurut informasi dalam naskah ini, telah disangkakan melakukan tindak pidana makar.
Di sisi lain, Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin juga membantah kabar mengenai penangkapan Tito Karnavian yang beredar di media sosial. Informasi viral tersebut bahkan menyebut Tito sebagai tersangka baru dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
“Infonya tidak benar,” tegas Asep saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Asep sebelumnya mengungkapkan, dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung dalam rentang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ujarnya.
Dugaan penyadapan itu disebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pihak lain, mulai dari elite partai politik, aktivis, hingga kalangan media.
Meski demikian, informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pihak harus tetap ditempatkan berdasarkan status hukum dan keterangan resmi penyidik. Sementara itu, kabar pencekalan maupun penangkapan Tito Karnavian hingga saat ini telah dibantah oleh pejabat terkait. (SL)
