GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Gestur Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang membungkuk untuk merapikan map berisi dokumen ijazah saat menghadiri sidang pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), menjadi perbincangan luas di media sosial.
Momen tersebut memicu beragam reaksi warganet. Sebagian pengguna media sosial menunjukkan simpati terhadap Jokowi, bahkan menjadikan gestur sederhana di ruang sidang itu sebagai bahan pembicaraan yang berkembang menjadi perdebatan publik.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai munculnya gelombang simpati tersebut tidak bisa dilepaskan dari kuatnya faktor emosional dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap figur politik.
Menurut Yunarto, masyarakat masih cukup mudah dipengaruhi oleh simbol, gestur, dan komunikasi politik yang bersifat emosional. Ia menilai citra kesederhanaan yang selama ini melekat pada Jokowi turut menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kedekatan dengan masyarakat.
“Dalam konteks marketing, salah satu penyebab kemenangan Pak Prabowo bukan karena dianggap programnya lebih bagus, tetapi karena joget-jogetnya,” kata Yunarto dalam program Kompas Petang KompasTV, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, perilaku pemilih tidak selalu ditentukan oleh rasionalitas maupun penilaian terhadap program kerja. Faktor emosional dan simbol-simbol politik juga dapat memengaruhi cara masyarakat memandang seorang tokoh.
“Masyarakat kita itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya gimik, sisi emosional dalam konteks perilaku pemilih. Pak Jokowi juga menjadi besar karena faktor emosional tadi, dianggap bersahaja, dekat dengan masyarakat, blusukan, dan lain-lain,” ujarnya.
Yunarto menilai Jokowi memahami bahwa faktor emosional memiliki pengaruh besar dalam membangun persepsi publik. Namun, ia tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai apakah gestur Jokowi saat persidangan tersebut merupakan bagian dari pencitraan yang sengaja dibangun.
Di sisi lain, Yunarto mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi akibat persaingan citra politik antarelite. Menurutnya, perdebatan mengenai figur politik seharusnya tetap ditempatkan dalam kerangka objektivitas dan kepentingan publik.
Ia juga mengaku tidak nyaman dengan sejumlah perilaku Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam polemik tuduhan ijazah tersebut. Meski demikian, ketidaknyamanan itu, menurutnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan seluruh tindakan politik Jokowi maupun keluarganya.
“Kalau ada sebuah kemarahan terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa, jujur saya juga tidak nyaman melihat perilaku mereka berdua dan sebagian yang lain,” kata Yunarto.
“Tetapi saya tidak kemudian bisa masuk dalam generalisasi Pak Jokowi dan keluarga bisa dibenarkan dalam setiap perilaku politiknya. Itu harus kita lihat secara lebih objektif,” tegasnya.
Pernyataan Yunarto tersebut menegaskan pentingnya memisahkan penilaian emosional terhadap figur politik dari penilaian objektif atas tindakan dan persoalan yang tengah diperdebatkan. Sebab, simpati publik maupun kritik terhadap seorang tokoh tidak semestinya menggantikan proses penilaian berdasarkan fakta. (SL)
