GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya kembali mengemuka. Kali ini, aspirasi tersebut disebut terus disuarakan kalangan Generasi Z (Gen Z) yang mempertanyakan sejumlah polemik terkait proses pencalonan hingga dokumen pendidikan Gibran.
Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eka Widodo, mengungkapkan bahwa dirinya masih menerima berbagai aspirasi dan keluhan dari kelompok anak muda yang menyoroti persoalan tersebut.
Politikus yang akrab disapa Edo itu menyebut kekecewaan sebagian kalangan Gen Z terhadap Gibran belum mereda. Bahkan, sejumlah anak muda disebut terus mendatanginya untuk berdiskusi sekaligus menyampaikan tuntutan agar Gibran secara sukarela mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
“Teman-teman Gen Z masih terus menemui saya dan menyampaikan kasus yang menimpa Gibran,” kata Edo dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Menurut Edo, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi dasar munculnya desakan tersebut.
Pertama, polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menjadi kontroversi karena membuka peluang bagi Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Kedua, persoalan dokumen pendidikan Gibran yang turut menjadi sorotan dalam sejumlah proses persidangan. Ketiga, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Ketiga persoalan itu, menurut Edo, menjadi alasan sebagian kalangan Gen Z mempertanyakan kelayakan Gibran untuk tetap menduduki jabatan Wakil Presiden.
“Atas tiga persoalan itu, teman-teman Gen Z menilai Gibran sudah tidak layak lagi memimpin negeri ini. Karena itu, mereka meminta Gibran dengan legowo mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden,” ujarnya.
Edo menambahkan, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, kalangan Gen Z meminta DPR dan MPR mempertimbangkan langkah konstitusional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden.
Meski demikian, ia menyebut pengunduran diri secara sukarela tetap menjadi harapan utama kelompok anak muda tersebut.
“Mereka tetap berharap Gibran mau mundur dengan kesadaran sendiri. Dengan begitu, persoalan yang selama ini menjadi polemik bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak terus membebani kehidupan politik nasional,” tegasnya.
Putusan MA Kembali Memanaskan Polemik
Desakan tersebut kembali menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara tata usaha negara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026).
Dalam putusan tersebut, majelis hakim kasasi yang dipimpin Hakim Agung Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Maftuh Effendi membatalkan putusan peradilan tingkat sebelumnya (judex facti) dan mengabulkan seluruh gugatan pemohon, Subhan Palal.
Amar putusan yang dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta menyebutkan, “742 K/TUN/2026. Kabul kasasi. Batal judex facti. Adili sendiri: Kabul gugatan penggugat seluruhnya.”
Putusan itu berkaitan dengan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan ijazah luar negeri atas nama Gibran yang diterbitkan Kemendikbudristek pada 2019.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam polemik administrasi dokumen pendidikan Gibran. Namun, implikasi hukumnya terhadap jabatan Wakil Presiden tetap harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum dan mekanisme konstitusi yang berlaku.
Sebelumnya, persoalan dokumen pendidikan Gibran juga menjadi bagian dari perdebatan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Dalam uraian yang menjadi sorotan, dokumen Certificate of Attendance dari institusi pendidikan di Singapura dipersoalkan karena dinilai berbeda dengan dokumen kelulusan pendidikan formal yang dipersyaratkan.
Polemik tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan publik mengenai pemenuhan persyaratan administrasi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
Pemakzulan Tidak Bisa Dilakukan Sembarangan
Di tengah menguatnya tuntutan politik, mekanisme pemberhentian Wakil Presiden sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Namun, pemakzulan bukanlah proses yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan kelompok masyarakat ataupun keputusan politik sepihak.
Mekanismenya harus melalui tahapan konstitusional, dimulai dari proses pengajuan pendapat oleh DPR, pemeriksaan dan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, hingga pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna MPR sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, desakan agar Gibran mundur maupun wacana pemakzulan harus ditempatkan dalam koridor hukum dan konstitusi.
Di tengah kontroversi yang terus berkembang, persoalan ini kembali menempatkan Gibran dalam sorotan publik. Transparansi, kejelasan status hukum dokumen pendidikan, serta kepastian terhadap seluruh proses yang dipersoalkan menjadi hal penting agar polemik politik tersebut tidak terus berkembang tanpa penyelesaian yang jelas. (SL)
