GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam delapan perkara dugaan penyimpangan beras fortifikasi yang melibatkan 15 merek. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik perdagangan pangan yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan.
Pengungkapan tersebut disampaikan Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2026).
“Ini ada 15 merek fortifikasi, yang tersangka 13 dalam delapan kasus,” kata Amran.
Selain mengungkap perkara beras fortifikasi, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mencatat 271 laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran di sektor pertanian selama periode 30 Oktober hingga 5 November 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 74 laporan atau 27,31 persen berkaitan dengan komoditas beras. Sementara itu, 64 laporan menyangkut pupuk, 25 laporan terkait alat dan mesin pertanian (alsintan), dua laporan mengenai program cetak sawah, serta 106 laporan lainnya masuk dalam kategori berbeda.
Kementan juga menerima tambahan 340 laporan yang saat ini masih dalam tahap pengkajian dan verifikasi lapangan. Amran menegaskan, setiap laporan akan ditelusuri terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada aparat penegak hukum.
“Ada 340, itu laporan, kami proses. Kami kaji dulu, begitu benar, verifikasi lapangan, kirim penegak hukum,” ujarnya.
Amran turut memperingatkan para pelaku usaha agar tidak memainkan harga maupun kualitas komoditas pangan. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga praktik perdagangan yang melanggar ketentuan tidak boleh dibiarkan.
Secara khusus, ia meminta pedagang yang menjual beras premium di atas harga eceran tertinggi (HET) segera menyesuaikan harga dengan ketentuan pemerintah sebelum dilakukan penindakan.
“Juga yang menjual (beras) di atas HET, kami minta turunkan harga. Enggak boleh melanggar HET, yang premium. Sebelum Bapak (pengusaha) ditindak, turunkan harga sesuai regulasi pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penetapan HET bertujuan melindungi konsumen, sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) menjadi instrumen untuk menjaga harga gabah dan beras di tingkat petani.
Pemerintah, lanjut Amran, telah mengalokasikan subsidi sekitar Rp160 triliun untuk menopang sektor pangan. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dengan mengorbankan kepentingan masyarakat.
Amran menegaskan, pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan pangan dapat berujung pada pencabutan izin usaha hingga proses pidana. Ia menyebut ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.
“Yang pertama tindakannya cabut izin, yang kedua bisa pidana tujuh tahun maksimal dan denda Rp1,5 miliar,” ujarnya.
Bareskrim Ungkap Lima Merek Beras Fortifikasi
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap peredaran lima merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar mutu dan kandungan gizi sebagaimana dipersyaratkan.
Kelima merek tersebut yakni Idola Hijau, Idola Merah, Dewa Tunggal Raja Lele, Cantik Manis, dan Wijaya Kusuma.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, mengatakan hasil pengujian laboratorium menunjukkan kelima produk tersebut tidak mengandung vitamin tambahan sebagaimana diwajibkan dalam produk beras fortifikasi.
Produk-produk tersebut diketahui diproduksi oleh satu perusahaan berinisial PT DTA yang beroperasi di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Berdasarkan hasil penyidikan, PT DTA diduga memproduksi sekitar 2.500 ton beras fortifikasi selama periode April hingga Agustus 2026. Nilai ekonomis produksinya diperkirakan mencapai Rp69,995 miliar.
Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik Bareskrim Polri telah menyita sekitar 6,4 ton beras serta satu rangkaian mesin penggilingan padi sebagai barang bukti.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap peredaran pangan, khususnya produk yang mencantumkan klaim fortifikasi atau penambahan kandungan gizi. Pengawasan tidak hanya menyangkut kesesuaian label dan standar mutu, tetapi juga perlindungan hak konsumen agar memperoleh produk pangan sesuai informasi dan ketentuan yang berlaku. (SL)
