GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta aparat tidak berhenti pada penetapan sejumlah tersangka, tetapi mengusut tuntas kemungkinan adanya aktor intelektual, kepentingan politik, hingga dugaan keterlibatan pihak asing di balik perkara tersebut.
Kamrussamad menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan biasa. Jika terbukti dilakukan secara ilegal dan melibatkan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tersebut dinilai berpotensi menjadi persoalan serius yang menyentuh keamanan nasional, kedaulatan negara, serta kewibawaan pemerintahan yang sah.
“Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini,” ujar Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, penyidikan perlu diperluas dengan mendalami kemungkinan keterlibatan mantan Kapolri berinisial LSP, yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia menilai, masa jabatan LSP selama enam tahun sebagai pimpinan tertinggi Polri perlu menjadi salah satu periode yang ditelusuri secara menyeluruh oleh penyidik.
Tak hanya itu, Kamrussamad juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya pihak asing yang terlibat. Mengingat perkara tersebut menyangkut dugaan penyadapan terhadap Presiden, aspek keamanan dan kedaulatan nasional harus menjadi perhatian utama.
Ia turut menyoroti kemungkinan adanya kekuatan oligarki maupun kelompok politik tertentu yang diduga menjadi sponsor atau memiliki kepentingan di balik tindakan tersebut.
“Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada pelaku teknis. Siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, dan siapa yang mengambil keuntungan dari tindakan tersebut juga harus diungkap,” demikian substansi desakan Kamrussamad.
Lebih jauh, ia berpandangan pemerintah dapat mempertimbangkan pelibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN), apabila hasil penyidikan menunjukkan adanya dimensi ancaman terhadap keamanan negara.
Di sisi lain, Kamrussamad membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR untuk mendalami perkara tersebut. Langkah itu dinilai penting guna memastikan proses penanganan kasus berjalan transparan, akuntabel, serta tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Sebagai anggota DPR, ia menyebut pengawasan dapat dilakukan melalui Badan Musyawarah (Bamus) hingga Komisi III DPR RI yang menjadi mitra kerja Polri. Jika diperlukan, pendalaman juga dapat dilakukan melalui panitia kerja (panja), termasuk dengan melibatkan komisi atau alat kelengkapan dewan lainnya.
“Jika dipandang harus melibatkan komisi atau lintas komisi atau lintas AKD, biasanya memang bisa saja diperlukan panja ataupun tingkatan panja,” katanya.
Empat Perwira Polri Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Sebelumnya, pada 3 November 2026, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Ketiganya masing-masing mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, serta widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH.
Dua hari berselang, tepatnya 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, Inspektur Jenderal Polisi SU, sebagai tersangka.
Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi empat orang. Pada hari yang sama, Polri mengumumkan bahwa LSP, AS, dan EH telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat.
Sementara itu, SU belum menjalani penahanan karena masih dalam kondisi sakit pascastroke.
Desakan Gerindra agar penyidikan diperluas kini menempatkan Polri pada tuntutan untuk mengungkap perkara secara menyeluruh. Tidak hanya membuktikan dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan apakah terdapat pihak lain yang memiliki peran, baik sebagai pelaksana, pemberi perintah, maupun pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
Penanganan kasus ini pun menjadi ujian bagi transparansi dan profesionalitas penegakan hukum, terutama karena perkara tersebut menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian dan menyangkut dugaan pelanggaran terhadap keamanan komunikasi kepala negara. (SL)
