GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menolak seluruh laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menangani perkara sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut mendapat respons dari mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, yang meminta masyarakat tidak sembarangan melaporkan hakim tanpa didukung alasan dan bukti yang kuat.
Denny, yang merupakan salah satu pihak dalam perkara sengketa ijazah Gibran, menyatakan menghormati putusan MKMK. Menurutnya, mekanisme pelaporan terhadap hakim memang tersedia, tetapi penggunaannya harus tetap memperhatikan kehormatan dan martabat lembaga peradilan.
“Tentu kita hormati putusan MK, kita hargai, dan selanjutnya juga sebaiknya kita tidak secara mudah melaporkan hakim-hakim MK ke Majelis Kehormatan, apalagi tanpa dasar, tanpa alasan, tanpa bukti yang kuat,” kata Denny kepada wartawan, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, keberadaan mekanisme pengaduan etik bukan berarti setiap tindakan hakim harus dengan mudah dipersoalkan melalui laporan ke MKMK. Masyarakat, kata dia, perlu turut menjaga independensi hakim sekaligus kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi.
“Meskipun pelaporan ke MKMK itu dibuka ruangnya, tapi sebaiknya kita tetap juga menjaga kehormatan hakim dan lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Ke depan, mari sama-sama kita jaga MK yang terhormat dan bermartabat,” ujarnya.
Sebelumnya, sembilan hakim konstitusi dilaporkan ke MKMK oleh Ketua Umum Forum Mahasiswa Indonesia (Formasi), Pian Andreo Halomoan Manurung. Laporan tersebut teregister dengan Nomor 05/MKMK/L/10/2026.
Pelapor menduga para hakim melanggar prinsip independensi dalam menangani perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait sengketa persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Salah satu keberatan yang disampaikan pelapor berkaitan dengan tindakan hakim yang menggunakan kewenangan MK untuk memperlihatkan ijazah Gibran kepada Denny Indrayana, yang merupakan salah satu pemohon dalam perkara tersebut.
Selain itu, pelapor juga mempersoalkan langkah hakim yang menjadwalkan persidangan dengan agenda pembuktian dari para pihak, termasuk pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku termohon, pihak terkait, serta keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Pelapor menilai proses tersebut tidak terlepas dari tekanan publik, pemberitaan media, hingga dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, MKMK tidak menerima dalil pengaduan tersebut. Dalam sidang pembacaan putusan pada Kamis (5/11/2026), Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna secara tegas menyatakan laporan terhadap sembilan hakim tersebut ditolak seluruhnya.
“Memutuskan, menyatakan menolak laporan pelapor untuk seluruhnya,” kata I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan.
Dalam pertimbangan hukumnya, MKMK turut menyinggung fenomena keterlibatan lembaga peradilan dalam penyelesaian persoalan politik di berbagai negara. Menurut MKMK, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar karena lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang berujung pada sengketa.
Termasuk dalam perkara yang menyangkut persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang diperiksa MK melalui perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
MKMK menegaskan, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukanlah keterlibatan lembaga peradilan dalam mengadili perkara politik, melainkan apabila independensi peradilan justru terpengaruh atau dipengaruhi oleh kepentingan dan permainan politik.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, MKMK menyimpulkan tindakan para hakim konstitusi dalam memeriksa perkara sengketa persyaratan pendidikan Gibran tidak terbukti melanggar prinsip kecakapan, kesaksamaan, maupun kearifan dan kebijaksanaan sebagaimana diatur dalam Sapta Karsa Hutama.
“Dengan demikian, tindakan para hakim terlapor untuk memeriksa pokok perkara yang tidak cukup hanya berhenti pada pemeriksaan syarat formil permohonan dalam permohonan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 adalah pilihan berdasarkan cara pandang berhukum yang digunakan oleh para hakim terlapor berdasarkan keputusan yang diambil secara kolektif dan oleh karenanya tidak melanggar prinsip-prinsip pada Sapta Karsa Hutama, khususnya prinsip kecakapan, dan kesaksamaan, dan prinsip kearifan dan kebijaksanaan,” ujar hakim MKMK.
Dengan putusan tersebut, MKMK menyatakan tidak terdapat pelanggaran etik sebagaimana yang diadukan terhadap sembilan hakim konstitusi dalam penanganan perkara tersebut. Putusan ini sekaligus menegaskan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggaran etik hakim harus didasarkan pada fakta, argumentasi, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.(SL)
