GARISKRITIS.ID | JAKARTA – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), secara langsung memperlihatkan ijazah pendidikannya mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo sebagai terdakwa.
Momen tersebut terjadi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026). Di hadapan majelis hakim, Jokowi menunjukkan dokumen ijazahnya satu per satu, bahkan secara langsung memperlihatkannya kepada Roy Suryo yang hadir bersama tim penasihat hukumnya.
Peristiwa itu bermula ketika jaksa penuntut umum memperlihatkan barang bukti berupa ijazah Jokowi kepada majelis hakim. Setelah itu, Jokowi meminta izin kepada hakim untuk menunjukkan dokumen tersebut kepada pengunjung sidang.
“Kalau diperkenankan, saya mau menunjukkan kepada pengunjung juga, Yang Mulia,” ujar Jokowi di ruang persidangan.
Setelah mendapat kesempatan, Jokowi maju mendekati majelis hakim dan memperlihatkan ijazah pendidikannya satu per satu. Roy Suryo bersama tim kuasa hukumnya turut mendekat untuk melihat dokumen yang ditunjukkan tersebut.
Adegan itu menjadi salah satu momen penting dalam persidangan, mengingat keaslian dan keabsahan ijazah Jokowi selama ini menjadi pokok polemik yang turut menyeret sejumlah pihak ke ranah hukum.
Dalam perkara tersebut, Roy Suryo didakwa melakukan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Jokowi. Jaksa penuntut umum mendalilkan terdakwa telah menyebarkan informasi yang dinilai tidak benar terkait ijazah mantan Presiden RI tersebut.
Atas dakwaan itu, Roy Suryo dijerat Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, jaksa juga mengajukan dakwaan subsider berdasarkan ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) serta Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Persidangan tersebut menjadi bagian dari proses pembuktian atas perkara yang selama ini memicu perhatian publik. Namun, seluruh dalil dakwaan tetap harus diuji melalui persidangan, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (SL)
