GARISKRITIS.ID | LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang merancang penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Deli untuk periode 2026-2028. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat permodalan perusahaan daerah sekaligus meningkatkan kapasitas dan pemerataan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
Rencana penyertaan modal dalam bentuk uang dan barang milik daerah itu menjadi salah satu poin penting dari tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) eksekutif yang disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo, dalam Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang di Lubuk Pakam, Senin (2/11/2026).
Selain Ranperda Penyertaan Modal kepada Perumda Tirta Deli, Pemkab Deli Serdang juga mengajukan Ranperda Inovasi Daerah dan Ranperda Penyelenggaraan Rumah Potong Hewan (RPH).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Agustiawan Saragih, didampingi Kuzu SW Tarigan, serta dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan jajaran pejabat Pemkab Deli Serdang.
Dalam penjelasan Bupati yang dibacakannya, Lom Lom menyebutkan penyertaan modal diperlukan untuk memperkuat kemampuan usaha Perumda Tirta Deli, meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan, serta memperluas kualitas pelayanan air minum.
Tidak hanya melalui suntikan dana, penguatan modal juga direncanakan memanfaatkan aset milik daerah yang selama ini belum digunakan secara optimal. Aset tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk menunjang operasional dan pengembangan layanan perusahaan.
“Penyertaan modal ini adalah investasi untuk masa depan air minum di Deli Serdang. Ini bukan sekadar transfer dana, tetapi sebuah strategi untuk menyelamatkan BUMD kita, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong perekonomian daerah,” demikian penjelasan Bupati yang dibacakan Lom Lom.
Namun, Pemkab menegaskan bahwa penggunaan APBD untuk penyertaan modal tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Setiap rupiah yang dialokasikan merupakan uang rakyat sehingga pemanfaatannya harus memiliki tujuan, perhitungan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Selain penguatan BUMD, Ranperda Inovasi Daerah juga diajukan sebagai landasan hukum untuk membangun sistem inovasi pemerintahan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui regulasi tersebut, setiap perangkat daerah diharapkan tidak sekadar melahirkan program inovasi yang bersifat sementara, tetapi mampu menjadikannya sebagai bagian dari budaya kerja birokrasi. Pengaturan itu juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, hingga evaluasi inovasi daerah.
Pemkab menargetkan regulasi tersebut dapat mendorong peningkatan indeks inovasi daerah, memberikan kepastian dan perlindungan kepada aparatur dalam menjalankan inovasi, serta memperkuat dukungan perencanaan dan penganggaran.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari strategi pengembangan inovasi.
Sementara itu, Ranperda Penyelenggaraan RPH diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas pemotongan hewan sekaligus menjamin ketersediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal.
Materi pengaturan meliputi pemeriksaan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, keamanan pangan asal hewan, kesejahteraan hewan, penerapan higiene dan sanitasi, hingga pengendalian dampak lingkungan.
Penguatan kelembagaan dan tata kelola RPH juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga teknis kompeten, serta penerapan standar operasional prosedur. Pengawasan terhadap aktivitas pemotongan hewan di luar RPH pun direncanakan dilakukan secara bertahap.
Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, dengan tetap membuka peluang kerja sama bersama badan usaha, koperasi, kelompok peternak, dan pihak terkait lainnya.
Pemkab Deli Serdang berharap pembahasan ketiga Ranperda eksekutif tersebut dapat menghasilkan regulasi yang memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain tiga Ranperda usulan eksekutif, rapat paripurna juga membahas lima Ranperda inisiatif DPRD, yakni Penanggulangan Bencana, Penanggulangan Tuberkulosis (TBC), Pemekaran dan Penggabungan Desa serta Perluasan Desa/Kelurahan, Magrib Mengaji, dan Guru Sekolah Minggu.
Agenda paripurna turut diisi penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga Ranperda eksekutif serta pandangan umum fraksi terhadap lima Ranperda inisiatif legislatif.
Seluruh rancangan regulasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan legislatif dan eksekutif untuk menentukan arah kebijakan serta landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.(SL)
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
