GARISKRITIS.ID | LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Deli Serdang tidak hanya berfokus pada perlindungan aset wakaf, tetapi juga mampu mengembangkan potensi wakaf secara produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakaf dinilai memiliki potensi besar untuk menopang berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi masyarakat. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang optimal tanpa tata kelola yang profesional, transparan, serta didukung kepastian hukum atas aset-aset wakaf.
Pesan tersebut disampaikan dalam pelantikan Pengurus BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang Periode 2026-2029 di Aula Cendana Lantai II, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (2/11/2026). Bupati Deli Serdang yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), Dedi Maswardy, menegaskan bahwa wakaf merupakan aset sosial yang memiliki nilai strategis dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan masjid, musala, madrasah, pemakaman, serta berbagai fasilitas sosial yang berdiri di atas tanah wakaf menjadi bukti nyata bahwa wakaf mampu menghadirkan manfaat lintas generasi.
“Inilah salah satu nilai besar dari wakaf. Kebaikan yang diberikan pada masa lalu dapat terus hidup dan memberikan manfaat kepada generasi berikutnya,” ujarnya.
Meski demikian, besarnya potensi wakaf harus diikuti dengan keseriusan dalam penataan dan perlindungan aset. Setiap tanah wakaf perlu memiliki pencatatan yang jelas, terdata dengan baik, serta dilengkapi kepastian hukum agar tidak rentan terhadap sengketa maupun persoalan kepemilikan di kemudian hari.
Dedi mengungkapkan, Pemkab Deli Serdang telah membangun kerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Kantor Pertanahan, Kantor Kementerian Agama, dan BWI Deli Serdang pada 27 Agustus 2026. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat proses pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Dalam kesempatan itu, sertifikat tanah wakaf juga diserahkan secara simbolis kepada sejumlah nazir.
Ia meminta BWI Deli Serdang mengambil peran lebih aktif dalam mengawal perlindungan aset wakaf melalui koordinasi lintas instansi. Pemkab Deli Serdang, lanjutnya, siap memberikan dukungan melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta langkah lainnya sesuai kewenangan.
“Ke depan, saya berharap BWI Deli Serdang semakin aktif mendorong percepatan penataan dan perlindungan aset wakaf. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang siap mendukung, baik melalui penyediaan data, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, maupun dukungan lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,” tegasnya.
Namun, perlindungan aset bukan satu-satunya pekerjaan rumah BWI. Pemerintah daerah juga menginginkan tanah wakaf yang memiliki potensi ekonomi dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kebutuhan masyarakat, sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dan tujuan wakaf.
Pengembangan tersebut dapat diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi hingga berbagai usaha produktif yang memberikan manfaat berkelanjutan.
Untuk merealisasikannya, diperlukan peningkatan kapasitas nazir sebagai pengelola harta benda wakaf. BWI juga didorong memperluas literasi wakaf agar masyarakat tidak lagi memandang wakaf sebatas penyediaan lahan untuk tempat ibadah, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan.
“Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tentu tidak dapat bekerja sendiri. Karena itu, kami melihat BWI Deli Serdang sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola wakaf yang lebih tertib, terlindungi, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua BWI Perwakilan Kabupaten Deli Serdang, Syawaluddin Nasution, mengakui potensi wakaf di daerah tersebut masih sangat besar, tetapi belum seluruhnya dikelola secara optimal.
Ia berharap kepengurusan periode 2026-2029 mampu menjawab tantangan tersebut dengan mengembangkan program-program wakaf yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dukungan pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang lebih optimal.
“Kami menyadari bahwa BWI tidak akan mampu menjalankan tugas secara optimal tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum BWI Provinsi Sumatera Utara, Solehuddin Sagala, berharap kepengurusan BWI Deli Serdang dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, sekaligus meningkatkan pembinaan terhadap para nazir.
Pelantikan kepengurusan periode 2026-2029 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola perwakafan di Deli Serdang. Tantangannya bukan sekadar menjaga aset agar tidak bermasalah secara hukum, tetapi memastikan potensi wakaf benar-benar dikelola secara produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(SL)
(DISKOMINFOSTAN DELI SERDANG)
