GARISKRITIS.ID | MEDAN – Banjir bandang November 2025 dinilai harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali pola pembangunan dan konektivitas Pantai Barat Sumatera Utara. Pemulihan tidak cukup berhenti pada perbaikan jalan, jembatan dan infrastruktur yang rusak.
Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta mendorong Universitas Sumatera Utara (USU) terlibat dalam penyusunan kajian strategis untuk mengubah pendekatan pembangunan kawasan dari sekadar tambal sulam infrastruktur menjadi konektivitas multidimensi yang mengintegrasikan transportasi, lingkungan, mitigasi bencana dan ekonomi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta, H. Albiner Sitompul, dalam audiensi dengan jajaran Rektorat USU.
Koridor Bandara Sisingamangaraja XII-Pahae-Tarutung-Pandan-Sibolga didorong untuk tidak lagi dipandang sebagai titik transportasi yang berdiri sendiri. Kawasan tersebut perlu dirancang sebagai satu jaringan strategis yang menghubungkan transportasi udara, darat, terminal hingga Pelabuhan Sibolga.
“Pascabencana jangan hanya memperbaiki apa yang rusak. Yang perlu diperbaiki juga adalah cara kita merencanakan pembangunan,” demikian substansi gagasan yang disampaikan yayasan.
Menurut Albiner, kerentanan wilayah terhadap bencana menunjukkan pentingnya mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan pemulihan fungsi ekologis. Persoalan hidrologi, sedimentasi, degradasi vegetasi dan gangguan distribusi logistik harus masuk dalam satu desain pembangunan kawasan.
Karena itu, konsep green infrastructure dan ecological corridor turut didorong, termasuk rehabilitasi kawasan hulu, konservasi tanah dan air, perlindungan kawasan Batang Toru serta pengembangan Kemenyan Toba secara berkelanjutan.
Yayasan juga menilai pembangunan konektivitas harus memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk aspek hak ulayat, tata ruang, ekonomi serta kepastian hukum.
USU Didorong Tak Sekadar Jadi Pengamat
Dalam gagasan tersebut, USU diharapkan mengambil posisi sebagai think-tank akademik independen, bukan sekadar menjadi pihak yang memberikan pandangan setelah kebijakan ditetapkan.
Yayasan mendorong pembentukan Pokja Gabungan Ahli USU yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari teknik, transportasi, kehutanan, pertanian, ekonomi, tata ruang hingga hukum dan sosial kemasyarakatan.
Hasilnya diharapkan menjadi policy brief nasional yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar merancang ulang konektivitas Pantai Barat Sumatera Utara.
Target akhirnya bukan sekadar mempercepat perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, tetapi membuka akses ekonomi, memperkuat distribusi logistik, meningkatkan ketahanan pangan, mendukung pariwisata dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Yayasan Riandja Sangap Gabe Arta menilai pemulihan pascabencana merupakan kesempatan untuk menentukan arah baru pembangunan Pantai Barat.
Jika pembangunan hanya berhenti pada memperbaiki jalan dan jembatan yang rusak, maka persoalan mendasar konektivitas dan kerentanan kawasan berisiko kembali berulang. Karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar rekonstruksi, tetapi desain ulang konektivitas berbasis ketahanan wilayah.(SL)
